Manado (ANTARA) - Badan Keamanan Laut dan Universitas Pertahanan sepakat memperkuat potensi keamanan maritim, yang tertuang dalam nota kesepahaman kedua lembaga yang ditandatangani kedua pimpinan lembaga di Jakarta, Rabu (29/9).
Kepala Badan Keamanan Laut, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, dalam keterangan yang dikutip Kamis, menyatakan, penandatanganan nota kesepahaman kerja sama itu diharapkan dapat menghasilkan kebijakan dan strategi pertahanan yang kuat dan fleksibel dalam lingkup keamanan maritim.
Penandatanganan nota kesepahaman terjadi antara Kurnia dan Rektor Universitas Pertahanan, Laksamana Madya TNI Prof Dr Ir Amarulla Octavian, di Jakarta, Rabu (29/9).
Kesepakatan itu mengacu pada nilai luhur untuk berkontribusi terhadap pembangunan dan pengembangan potensi kemaritiman nasional. Lebih spesifik lagi, kerja sama mengedepankan pengembangan keamanan maritim yang menjadi tugas Badan Keamanan Laut sebagai lembaga penegak hukum.
Kesepahaman itu juga sejalan dengan misi Universitas Pertahanan untuk senantiasa mengembangkan ilmu pertahanan, sehingga secara nyata dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, khususnya dalam konteks kemaritiman.
Menurut Badan Keamanan Laut, Tantangan tugas di lingkungan maritim semakin dinamis, terutama bila memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis di kawasan saat ini.
Jika tidak segera ditanggapi, maka tantangan tersebut berpotensi menciptakan instabilitas dan membawa resiko pada keamanan nasional.
"Oleh sebab itu, perlu adanya kebijakan dan strategi keamanan nasional yang mampu menjawab setiap ancaman di Indonesia," kata Kurnia.
Ia melanjutkan, kebijakan dan strategi yang holistik hanya dapat dihasilkan dari sinergi pihak terkait, khususnya dalam lingkup akademisi dan praktisi yang saling memberi kontribusi secara rekursif.
Sementara itu, nota kesepahaman dilanjutkan dengan penandatanganan naskah perjanjian kerja sama antara Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut, Laksamana Muda TNI S Irawan dan Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan, Mardekal Muda TNI Dr Syamsunasir.
Kepala Badan Keamanan Laut, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, dalam keterangan yang dikutip Kamis, menyatakan, penandatanganan nota kesepahaman kerja sama itu diharapkan dapat menghasilkan kebijakan dan strategi pertahanan yang kuat dan fleksibel dalam lingkup keamanan maritim.
Penandatanganan nota kesepahaman terjadi antara Kurnia dan Rektor Universitas Pertahanan, Laksamana Madya TNI Prof Dr Ir Amarulla Octavian, di Jakarta, Rabu (29/9).
Kesepakatan itu mengacu pada nilai luhur untuk berkontribusi terhadap pembangunan dan pengembangan potensi kemaritiman nasional. Lebih spesifik lagi, kerja sama mengedepankan pengembangan keamanan maritim yang menjadi tugas Badan Keamanan Laut sebagai lembaga penegak hukum.
Kesepahaman itu juga sejalan dengan misi Universitas Pertahanan untuk senantiasa mengembangkan ilmu pertahanan, sehingga secara nyata dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, khususnya dalam konteks kemaritiman.
Menurut Badan Keamanan Laut, Tantangan tugas di lingkungan maritim semakin dinamis, terutama bila memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis di kawasan saat ini.
Jika tidak segera ditanggapi, maka tantangan tersebut berpotensi menciptakan instabilitas dan membawa resiko pada keamanan nasional.
"Oleh sebab itu, perlu adanya kebijakan dan strategi keamanan nasional yang mampu menjawab setiap ancaman di Indonesia," kata Kurnia.
Ia melanjutkan, kebijakan dan strategi yang holistik hanya dapat dihasilkan dari sinergi pihak terkait, khususnya dalam lingkup akademisi dan praktisi yang saling memberi kontribusi secara rekursif.
Sementara itu, nota kesepahaman dilanjutkan dengan penandatanganan naskah perjanjian kerja sama antara Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut, Laksamana Muda TNI S Irawan dan Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan, Mardekal Muda TNI Dr Syamsunasir.