Minahasa Tenggara (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, segera menerbitkan penggantian dokumen kependudukan milik warga korban bencana.
"Kami prioritaskan untuk melakukan penggantian seluruh dokumen kependudukan milik warga yang rusak atau hilang akibat bencana banjir bandang," kata Kepala Dinas Dukcapil Minahasa Tenggara, Piether Owu di Ratahan, Minggu.
Lebih lanjut kata Piether, pihaknya meminta kerja sama dari pemerintah kecamatan serta desa untuk melakukan pendataan warga yang butuh penggantian dokumen kependudukan.
"Saat ini sedang dilakukan pendataan oleh pemerintah desa. Kami harapkan ini segera dilaporkan ke Dinas Dukcapil," ujarnya.
Dia memastikan, jika proses pendataan telah selesai, pihaknya akan segera menerbitkan seluruh dokumen kependudukan milik warga, sebagai penggantinya.
"Kami pastikan secepatnya diproses penggantinya dan akan langsung diserahkan kepada masyarakat," jelasnya.
Dia menambahkan, dokumen kependudukan tersebut sangat penting bagi masyarakat yang menjadi korban bencana khususnya saat akan melakukan pengurusan bantuan.
"Kami ingin memastikan seluruh warga yang menjadi korban bencana tidak akan mendapatkan kesulitan karena dokumen kependudukan akan disiapkan pemerintah," tandasnya.
"Kami prioritaskan untuk melakukan penggantian seluruh dokumen kependudukan milik warga yang rusak atau hilang akibat bencana banjir bandang," kata Kepala Dinas Dukcapil Minahasa Tenggara, Piether Owu di Ratahan, Minggu.
Lebih lanjut kata Piether, pihaknya meminta kerja sama dari pemerintah kecamatan serta desa untuk melakukan pendataan warga yang butuh penggantian dokumen kependudukan.
"Saat ini sedang dilakukan pendataan oleh pemerintah desa. Kami harapkan ini segera dilaporkan ke Dinas Dukcapil," ujarnya.
Dia memastikan, jika proses pendataan telah selesai, pihaknya akan segera menerbitkan seluruh dokumen kependudukan milik warga, sebagai penggantinya.
"Kami pastikan secepatnya diproses penggantinya dan akan langsung diserahkan kepada masyarakat," jelasnya.
Dia menambahkan, dokumen kependudukan tersebut sangat penting bagi masyarakat yang menjadi korban bencana khususnya saat akan melakukan pengurusan bantuan.
"Kami ingin memastikan seluruh warga yang menjadi korban bencana tidak akan mendapatkan kesulitan karena dokumen kependudukan akan disiapkan pemerintah," tandasnya.