Manado, (Antara News) - Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendapatkan prestasi terbaik sebagai daerah yang mampu menjalankan program pencegahan dan penanggulangan HIV/Aids di Indonesia.
"Prestasi itu terungkap pada pertemuan Evaluasi Kegiatan HIV-AIDS Semester II Nasional di Jakarta, 24-30 Juli 2011 yang digelar Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Nasional, " kata Sekretaris KPA Sulut, Dr Meiske Tangel Kairupan, di Manado, Senin.
Prestasi penanggulangan HIV/Aids setelah adanya penilaian terbaik I Sub Recipient (SR) atau penerima dan pelaksana program HIV-AIDS pada grup B SSF Global Fund se Indonesia.
Kemudian prestasi secara keseluruhan SR atau pelaksana kegiatan lainnya, yang terdiri dari Dinas Kesehatan dan LSM LKKNU Sulut berhasil menjalankan program dengan maksimal, sehingga Provinsi Sulut mendapat penghargaan sebagai Provinsi Terbaik dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS.
Menurutnya, penilaian ini dilakukan langsung oleh Tim KPA Nasional, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), PKBI Pusat dan Nadhlatul Ulama (NU).
Dr Meiske menjelaskan, hasil ini merupakan upaya kerja keras dari semua elemen, termasuk pemerintah daerah yang peduli HIV-AIDS di Sulut.
"KPA Sulut hanya memfasilitasi semua potensi dan sumber daya yang ada di daerah. Sementara kesuksesan program ini turut didukung semua pemangku kepentingan yang ada," jelasnya.
Kemudian perhatian dari Gubernur SH Sarundajang dan Wakil Gubernur Djauhari selaku pimpinan KPA Sulut selama ini tidak sia-sia, karena banyak memberikan masukan terkait program penanggulangan HIV/Aids.
Seperti diketahui, progam penanggulangan HIV/Aids di Indonesia dengan dukungan dana dari Global Fund, telah berjalan selama dua tahun, yakni dimulai pada Juli 2009 di 12 provinsi.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Sulut Djauhari Kansil mengatakan, pencegahan dan penanggulangan penyebaran HIV/Aids, harus menjadi tanggungjawab bersama seluruh masyarakat, tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah.
"Peran lingkungan keluarga, LSM, perguruan tinggi, organisasi keagamaan dan kemasyarakat serta instansi pemerintah memiliki peran sama dalam upaya pencegahan HIV/Aids," kata Kansil.
Menurutnya, virus HIV/Aids merupakan wabah yang sangat berbahaya dan belum ada obatnya untuk menyembuhkan penderita yang telah terinfeksi virus tersebut.
HIV/Aids dengan berbagai implikasi dan dampak negatifnya telah menjadi masalah internasional dan nasional, kini telah menembus tatanan kehidupan masyarakat Sulut.
"Prestasi itu terungkap pada pertemuan Evaluasi Kegiatan HIV-AIDS Semester II Nasional di Jakarta, 24-30 Juli 2011 yang digelar Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Nasional, " kata Sekretaris KPA Sulut, Dr Meiske Tangel Kairupan, di Manado, Senin.
Prestasi penanggulangan HIV/Aids setelah adanya penilaian terbaik I Sub Recipient (SR) atau penerima dan pelaksana program HIV-AIDS pada grup B SSF Global Fund se Indonesia.
Kemudian prestasi secara keseluruhan SR atau pelaksana kegiatan lainnya, yang terdiri dari Dinas Kesehatan dan LSM LKKNU Sulut berhasil menjalankan program dengan maksimal, sehingga Provinsi Sulut mendapat penghargaan sebagai Provinsi Terbaik dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS.
Menurutnya, penilaian ini dilakukan langsung oleh Tim KPA Nasional, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), PKBI Pusat dan Nadhlatul Ulama (NU).
Dr Meiske menjelaskan, hasil ini merupakan upaya kerja keras dari semua elemen, termasuk pemerintah daerah yang peduli HIV-AIDS di Sulut.
"KPA Sulut hanya memfasilitasi semua potensi dan sumber daya yang ada di daerah. Sementara kesuksesan program ini turut didukung semua pemangku kepentingan yang ada," jelasnya.
Kemudian perhatian dari Gubernur SH Sarundajang dan Wakil Gubernur Djauhari selaku pimpinan KPA Sulut selama ini tidak sia-sia, karena banyak memberikan masukan terkait program penanggulangan HIV/Aids.
Seperti diketahui, progam penanggulangan HIV/Aids di Indonesia dengan dukungan dana dari Global Fund, telah berjalan selama dua tahun, yakni dimulai pada Juli 2009 di 12 provinsi.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Sulut Djauhari Kansil mengatakan, pencegahan dan penanggulangan penyebaran HIV/Aids, harus menjadi tanggungjawab bersama seluruh masyarakat, tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah.
"Peran lingkungan keluarga, LSM, perguruan tinggi, organisasi keagamaan dan kemasyarakat serta instansi pemerintah memiliki peran sama dalam upaya pencegahan HIV/Aids," kata Kansil.
Menurutnya, virus HIV/Aids merupakan wabah yang sangat berbahaya dan belum ada obatnya untuk menyembuhkan penderita yang telah terinfeksi virus tersebut.
HIV/Aids dengan berbagai implikasi dan dampak negatifnya telah menjadi masalah internasional dan nasional, kini telah menembus tatanan kehidupan masyarakat Sulut.