Kendari (ANTARA) - Tingkat kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra), masih belum maksimal, yakni hanya 70 persen.
"Memang, masih ada satu kabupaten di wilayah kerja kami belum mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta, yakni Kabupaten Buton. Hingga saat ini persentase kepesertan JKN-KIS secara keseluruhan baru 93 persen," kata Kepala BPJS Kesehatan Kota Baubau yang membawahi delapan kabupaten termasuk Buton, Andri Nurcahyanto di Kendari, Selasa.
Ia mengatakan angka 100 persen akan dicapai setelah pemerintah Kabupaten Buton mengkover seluruh warganya menjadi peserta JKN-KIS yang dibiayai pemerintah.
“Buton Tengah sudah 99,7 persen penduduknya terdaftar JKN-KIS, tinggal Kabupaten Buton baru 70 persen. Dari 93 persen kepesertaan JKN-KIS di wilayah kerja kami ini, tercatat 930 ribu peserta," kata Andri.
Ia berharap perekonomian dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton di masa pandemi segera membaik, sehingga dapat menjamin kesehatan seluruh warganya yang saat ini belum terdaftar.
"Pemda Buton masih terkendala di anggaran, penyediaan anggarannya belum ada," tuturnya.
Andri berharap pemerintah daerah dapat mendaftarkan dan membiayai iuran kepesertaan warganya yang kurang mampu. Dengan begitu, mereka (keluarga penerima manfaat) dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara cuma-cuma di fasilitasi kesehatan.
Data Mei 2021, Kabupaten Buton Tengah dan Buton masuk wilayah yang belum mencapai 100 persen kepesertaan BPJS Kesehatan, namun berkat komitmen Pemerintah Kabupaten Buton Tengah telah mencapai UHC bertepatan dengan HUT kemerdekaan RI Agustus lalu.
Dengan capaian UHC tersebut, kata Andri, memudahkan masyarakat dalam memperoleh jaminan kesehatan. "Tidak ada lagi keluh kesah mengenai kesulitan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan," ucapnya.
"Memang, masih ada satu kabupaten di wilayah kerja kami belum mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta, yakni Kabupaten Buton. Hingga saat ini persentase kepesertan JKN-KIS secara keseluruhan baru 93 persen," kata Kepala BPJS Kesehatan Kota Baubau yang membawahi delapan kabupaten termasuk Buton, Andri Nurcahyanto di Kendari, Selasa.
Ia mengatakan angka 100 persen akan dicapai setelah pemerintah Kabupaten Buton mengkover seluruh warganya menjadi peserta JKN-KIS yang dibiayai pemerintah.
“Buton Tengah sudah 99,7 persen penduduknya terdaftar JKN-KIS, tinggal Kabupaten Buton baru 70 persen. Dari 93 persen kepesertaan JKN-KIS di wilayah kerja kami ini, tercatat 930 ribu peserta," kata Andri.
Ia berharap perekonomian dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton di masa pandemi segera membaik, sehingga dapat menjamin kesehatan seluruh warganya yang saat ini belum terdaftar.
"Pemda Buton masih terkendala di anggaran, penyediaan anggarannya belum ada," tuturnya.
Andri berharap pemerintah daerah dapat mendaftarkan dan membiayai iuran kepesertaan warganya yang kurang mampu. Dengan begitu, mereka (keluarga penerima manfaat) dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara cuma-cuma di fasilitasi kesehatan.
Data Mei 2021, Kabupaten Buton Tengah dan Buton masuk wilayah yang belum mencapai 100 persen kepesertaan BPJS Kesehatan, namun berkat komitmen Pemerintah Kabupaten Buton Tengah telah mencapai UHC bertepatan dengan HUT kemerdekaan RI Agustus lalu.
Dengan capaian UHC tersebut, kata Andri, memudahkan masyarakat dalam memperoleh jaminan kesehatan. "Tidak ada lagi keluh kesah mengenai kesulitan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan," ucapnya.