Minahasa Tenggara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, melaksanakan tes usap antigen kepada aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga kontrak setelah terjadi peningkatan kasus di sejumlah instansi pemerintah di daerah itu.
"Sejumlah ASN maupun tenaga kontrak yang terpapar COVID-19, sehingga dilakukan tes usap antigen bagi pegawai lainnya," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa Tenggara David Lalandos di Ratahan, Kamis.
Ia mengungkapkan, saat ini lebih dari 20 ASN maupun tenaga kontrak yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 dalam beberapa hari terakhir.
"Kami menjaga jangan sampai ada penyebaran di area kerja atau perkantoran pemerintah kabupaten," ujarnya.
Lebih lanjut kata David, saat ini sejumlah perkantoran di lingkungan Pemkab Minahasa Tenggara ditutup sementara, untuk mencegah terjadinya penyebaran.
"Sebelumnya sudah ada Dinas Pekerjaan Umum yang kami tutup, kemudian kantor Dinas Kominfo serta Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan juga kami sudah tutup," katanya.
Ia menambahkan, khusus untuk pelayanan masyarakat di sejumlah instansi tersebut diarahkan untuk melayani dengan sistem online.
"Pelayanan tetap kami laksanakan, tapi terbatas sampai kondisinya benar-benar aman. Khususnya bagi pelayanan langsung kepada masyarakat diarahkan melalui sistem 'online'," pungkasnya.
"Sejumlah ASN maupun tenaga kontrak yang terpapar COVID-19, sehingga dilakukan tes usap antigen bagi pegawai lainnya," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa Tenggara David Lalandos di Ratahan, Kamis.
Ia mengungkapkan, saat ini lebih dari 20 ASN maupun tenaga kontrak yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 dalam beberapa hari terakhir.
"Kami menjaga jangan sampai ada penyebaran di area kerja atau perkantoran pemerintah kabupaten," ujarnya.
Lebih lanjut kata David, saat ini sejumlah perkantoran di lingkungan Pemkab Minahasa Tenggara ditutup sementara, untuk mencegah terjadinya penyebaran.
"Sebelumnya sudah ada Dinas Pekerjaan Umum yang kami tutup, kemudian kantor Dinas Kominfo serta Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan juga kami sudah tutup," katanya.
Ia menambahkan, khusus untuk pelayanan masyarakat di sejumlah instansi tersebut diarahkan untuk melayani dengan sistem online.
"Pelayanan tetap kami laksanakan, tapi terbatas sampai kondisinya benar-benar aman. Khususnya bagi pelayanan langsung kepada masyarakat diarahkan melalui sistem 'online'," pungkasnya.