Manado (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara menilai PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Utara dan Gorontalo (BSG) berperan penting dalam perluasan digitalisasi di Provinsi Sulut.
"Percepatan dan perluasan digitalisasi daerah membutuhkan kolaborasi aktif dari seluruh pihak, khususnya BSG," kata Kepala BI Sulut Arbonas Hutabarat di Manado, Kamis (17/6).
Dia mengatakan hal utama juga tentang pentingnya optimalisasi peran BSG selaku pemegang Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam mendukung implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Arbonas mengatakan perlunya bekerja sama dengan pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten-kota, hingga kecamatan.
Ia menjelaskan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan melakukan integrasi sistem dan aplikasi antara BSG sebagai pemegang RKUD dan pemerintah daerah untuk transaksi belanja dan penerimaan pendapatan, baik pajak maupun retribusi.
Perekonomian digital saat ini berkembang dengan pesat. Berbagai transaksi pun sudah dapat dilakukan dengan mudah hanya bermodalkan telepon pintar.
Perilaku masyarakat telah berubah dan manfaat atas transaksi secara digital tersebut sudah dirasakan secara masif, baik oleh pelaku usaha maupun masyarakat luas.
Dengan tren tersebut pada 2025 diharapkan ekosistem ekonomi dan keuangan digital dapat berjalan, terintegrasi secara riil antara pemda, pemerintah, industri, UMKM, pasar, pariwisata, transportasi, masyarakat, petani, nelayan dengan sistem pembayaran, yang akan membawa jutaan penduduk "unbanked" dan ribuan UMKM ke dalam ekonomi dan keuangan formal secara berkelanjutan melalui pemanfaatan digital.
Dirut BSG Revino Pepah mengatakan pihaknya siap membantu kabupaten dan kota dalam pengelolaan keuangan daerah secara digital.
"BSG yang terus melakukan inovasi digitalisasi siap membantu kabupaten dan kota di Sulut," katanya.
"Percepatan dan perluasan digitalisasi daerah membutuhkan kolaborasi aktif dari seluruh pihak, khususnya BSG," kata Kepala BI Sulut Arbonas Hutabarat di Manado, Kamis (17/6).
Dia mengatakan hal utama juga tentang pentingnya optimalisasi peran BSG selaku pemegang Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam mendukung implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Arbonas mengatakan perlunya bekerja sama dengan pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten-kota, hingga kecamatan.
Ia menjelaskan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan melakukan integrasi sistem dan aplikasi antara BSG sebagai pemegang RKUD dan pemerintah daerah untuk transaksi belanja dan penerimaan pendapatan, baik pajak maupun retribusi.
Perekonomian digital saat ini berkembang dengan pesat. Berbagai transaksi pun sudah dapat dilakukan dengan mudah hanya bermodalkan telepon pintar.
Perilaku masyarakat telah berubah dan manfaat atas transaksi secara digital tersebut sudah dirasakan secara masif, baik oleh pelaku usaha maupun masyarakat luas.
Dengan tren tersebut pada 2025 diharapkan ekosistem ekonomi dan keuangan digital dapat berjalan, terintegrasi secara riil antara pemda, pemerintah, industri, UMKM, pasar, pariwisata, transportasi, masyarakat, petani, nelayan dengan sistem pembayaran, yang akan membawa jutaan penduduk "unbanked" dan ribuan UMKM ke dalam ekonomi dan keuangan formal secara berkelanjutan melalui pemanfaatan digital.
Dirut BSG Revino Pepah mengatakan pihaknya siap membantu kabupaten dan kota dalam pengelolaan keuangan daerah secara digital.
"BSG yang terus melakukan inovasi digitalisasi siap membantu kabupaten dan kota di Sulut," katanya.