Manado (ANTARA) - Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Pusat mencanangkan kota dan kabupaten di Sulawesi Utara menuju kota bebas dari pungutan liar.
Pencanangan dipusatkan di Gedung Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) dihadiri Forkopimda Sulut, antara lain Wakil Gubernur Sulut Steven Kandou, Kapolda Sulut Irjen Pol Nana Sudjana, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Santos Gunawan Matondang, Kajati Sulut A Dita Prawitaningsih.
Usai pencanangan dilanjutkan dengan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar oleh Tim Satgas Saber Pungli Pusat.
“Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulut dan jajaran atas inisiatif untuk mengundang Satgas Saber Pungli Pusat, dalam rangka sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016," kata Irwasum Agung Budi Maryoto di Manado, Kamis.
Ia mengatakan sosialisasi ini sudah dilakukan di beberapa provinsi di Indonesia, sesuai dengan amanat presiden bahwa seluruh kabupaten kota, pelayanan publik harus bebas dari pungli termasuk juga di sektor pendidikan.
“Oleh karena itu saya selaku Ketua Satgas Saber Pungli mengimbau kepada seluruh UPP kabupaten/kota, untuk bisa mengimplementasikan arahan presiden untuk menjadikan Pemprov Sulut dan jajarannya, kota/kabupaten bebas dari pungutan liar,” kata mantan Kabaintelkam Polri ini.
Ia berharap setelah sosialisasi ini, seluruh kabupetan/kota melaksanakan di daerahnya masing-masing.
“Insya Allah ke depan bebas dari pungutan liar. Jadi ini terobosan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Sulut,” kata mantan Kapolda Jawa Barat tersebut.
Pencanangan kota dan kabupaten di Sulawesi Utara menuju kota bebas dari pungutan liar, ditandai dengan pemukulan tetengkoren oleh Kasatgas Pusat didampingi Wakil Gubernur Steveh Kandou.
Hadir pada saat itu juga Sekertaris Satgas Pusat Irjen Pol Agung Makbul, Wakapolda Sulut Brigjen Pol Rudi Darmoko, Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) provinsi, kabupaten/kota dan instansi terkait yang memiliki pelayanan publik di Sulawesi Utara.
Tim Satgas Saber Pungli Pusat juga melakukan peninjauan ke beberapa tempat pelayanan publik, diantaranya Samsat Manado, Dinas DPM-PTSP dan Kantor Imigrasi.
Pencanangan dipusatkan di Gedung Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) dihadiri Forkopimda Sulut, antara lain Wakil Gubernur Sulut Steven Kandou, Kapolda Sulut Irjen Pol Nana Sudjana, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Santos Gunawan Matondang, Kajati Sulut A Dita Prawitaningsih.
Usai pencanangan dilanjutkan dengan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar oleh Tim Satgas Saber Pungli Pusat.
“Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulut dan jajaran atas inisiatif untuk mengundang Satgas Saber Pungli Pusat, dalam rangka sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016," kata Irwasum Agung Budi Maryoto di Manado, Kamis.
Ia mengatakan sosialisasi ini sudah dilakukan di beberapa provinsi di Indonesia, sesuai dengan amanat presiden bahwa seluruh kabupaten kota, pelayanan publik harus bebas dari pungli termasuk juga di sektor pendidikan.
“Oleh karena itu saya selaku Ketua Satgas Saber Pungli mengimbau kepada seluruh UPP kabupaten/kota, untuk bisa mengimplementasikan arahan presiden untuk menjadikan Pemprov Sulut dan jajarannya, kota/kabupaten bebas dari pungutan liar,” kata mantan Kabaintelkam Polri ini.
Ia berharap setelah sosialisasi ini, seluruh kabupetan/kota melaksanakan di daerahnya masing-masing.
“Insya Allah ke depan bebas dari pungutan liar. Jadi ini terobosan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Sulut,” kata mantan Kapolda Jawa Barat tersebut.
Pencanangan kota dan kabupaten di Sulawesi Utara menuju kota bebas dari pungutan liar, ditandai dengan pemukulan tetengkoren oleh Kasatgas Pusat didampingi Wakil Gubernur Steveh Kandou.
Hadir pada saat itu juga Sekertaris Satgas Pusat Irjen Pol Agung Makbul, Wakapolda Sulut Brigjen Pol Rudi Darmoko, Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) provinsi, kabupaten/kota dan instansi terkait yang memiliki pelayanan publik di Sulawesi Utara.
Tim Satgas Saber Pungli Pusat juga melakukan peninjauan ke beberapa tempat pelayanan publik, diantaranya Samsat Manado, Dinas DPM-PTSP dan Kantor Imigrasi.