Kepulauan Meranti (ANTARA) - Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Muhammad Adil meminta pasien COVID-19 tidak melakukan isolasi mandiri untuk menghindari transmisi lokal.
"Semua yang terpapar COVID-19 harus diisolasi di RSUD atau BLK. Tidak ada yang isolasi mandiri di rumah karena dapat memicu terjadinya transmisi lokal. Kepada Satgas COVID-19 harus tegas," kata Bupati dalam Rakor Penanggulangan COVID-19 bersama Dinas Kesehatan dan OPD terkait di kediaman Rumah Dinas Bupati, Rabu.
Kasus COVID -19 yang sempat nihil pada akhir Februari 2021 di Kabupaten Kepulauan Meranti, kini bergulir kembali, dan sudah 30 pasien yang dirawat di dua tempat isolasi.
Dengan munculnya angka kasus COVID-19 baru, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menginstruksikan dinas terkait melakukan pengawasan dan penerapan protokol kesehatan secara konsisten.
Setiap pasien yang positif terpapar COVID-19 harus diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepulauan Meranti dan di Balai Latihan Kerja (BLK) tanpa terkecuali.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti dr Misri mengungkapkan, saat ini penambahan kasus COVID-19 di Riau sebanyak 109 orang, khusus di Kepulauan Meranti terdapat 30 orang yang terpapar.
"Dengan rincian 17 pasien dirawat di RSUD Kepulauan Meranti, dan 13 orang dalam status Orang Tanpa Gejala (OTG) diisolasi di BLK," ujarnya.
Ia mengatakan peningkatan kasus COVID-19 di Kepulauan Meranti terjadi dalam dua pekan terakhir meski pada akhir Februari lalu jumlah kasus di Meranti masih nol atau nihil.
Peningkatan kasus dipicu oleh kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan hindari kerumunan) yang semakin kendor.
"Parahnya lagi ada warga yang terpapar COVID-19 membandel dan tidak mau diisolasi, sehingga menyebabkan terjadinya transmisi lokal atau penularan dari orang ke orang," ungkap Misri.
Untuk memperketat pengawasan, Misri juga menyarankan dibentuknya Satgas Penanggulangan COVID-19 bukan hanya di tingkat kabupaten saja, tapi juga sampai kecamatan dan desa. Sehingga pengawasan sampai lingkungan masyarakat terkecil dapat dioptimalkan.
"Untuk efektifnya pengawasan dan penanggulangan COVID-19, kita akan bentuk Tim Satgas di kecamatan dan desa agar pengawasan semakin optimal dan efektif," pungkasnya.
"Semua yang terpapar COVID-19 harus diisolasi di RSUD atau BLK. Tidak ada yang isolasi mandiri di rumah karena dapat memicu terjadinya transmisi lokal. Kepada Satgas COVID-19 harus tegas," kata Bupati dalam Rakor Penanggulangan COVID-19 bersama Dinas Kesehatan dan OPD terkait di kediaman Rumah Dinas Bupati, Rabu.
Kasus COVID -19 yang sempat nihil pada akhir Februari 2021 di Kabupaten Kepulauan Meranti, kini bergulir kembali, dan sudah 30 pasien yang dirawat di dua tempat isolasi.
Dengan munculnya angka kasus COVID-19 baru, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menginstruksikan dinas terkait melakukan pengawasan dan penerapan protokol kesehatan secara konsisten.
Setiap pasien yang positif terpapar COVID-19 harus diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepulauan Meranti dan di Balai Latihan Kerja (BLK) tanpa terkecuali.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti dr Misri mengungkapkan, saat ini penambahan kasus COVID-19 di Riau sebanyak 109 orang, khusus di Kepulauan Meranti terdapat 30 orang yang terpapar.
"Dengan rincian 17 pasien dirawat di RSUD Kepulauan Meranti, dan 13 orang dalam status Orang Tanpa Gejala (OTG) diisolasi di BLK," ujarnya.
Ia mengatakan peningkatan kasus COVID-19 di Kepulauan Meranti terjadi dalam dua pekan terakhir meski pada akhir Februari lalu jumlah kasus di Meranti masih nol atau nihil.
Peningkatan kasus dipicu oleh kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan hindari kerumunan) yang semakin kendor.
"Parahnya lagi ada warga yang terpapar COVID-19 membandel dan tidak mau diisolasi, sehingga menyebabkan terjadinya transmisi lokal atau penularan dari orang ke orang," ungkap Misri.
Untuk memperketat pengawasan, Misri juga menyarankan dibentuknya Satgas Penanggulangan COVID-19 bukan hanya di tingkat kabupaten saja, tapi juga sampai kecamatan dan desa. Sehingga pengawasan sampai lingkungan masyarakat terkecil dapat dioptimalkan.
"Untuk efektifnya pengawasan dan penanggulangan COVID-19, kita akan bentuk Tim Satgas di kecamatan dan desa agar pengawasan semakin optimal dan efektif," pungkasnya.