Tomohon (ANTARA) - Ketua DPRD Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Djemmy Jerry Sundah mengatakan, pihaknya akan mengawal hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan bertahap dari kelurahan.
"Kalau lalu pesismis, bahwa hasil musrenbang tidak akan terealisasi. Tapi sekarang optimistis tercapai, karena semua program/kegiatan yang diangkat dalam Musrenbang diinput ke dalam sebuah sistem yang bernama Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
SIPD itu sendiri dipayungi dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019.
"Jadi apa yang direncanakan diinput melalui SIPD sehingga apabila usulan tidak disampaikan maka dengan sendirinya tidak akan masuk dalam sistem ini," ujarnya.
Artinya, lanjut dia, apabila perencanaan program/kegiatan tidak masuk dalam SIPD maka tidak akan diakomodasi.
"Dalam pembahasan lalu di pemerintah daerah atau di badan anggaran DPRD ada usulan masuk saat pembahasan akhir sampai tahapan finalisasi, tinggal disisip, tapi sekarang tidak boleh," katanya.
Legislatif, kata dia, akan mengawal sehingga program/kegiatan prioritas yang diusulkan saat digelar musrenbang di tingkat kelurahan bisa memberikan manfaat dan dinikmati masyarakat.
"Itulah mengapa pelaksanaan musrenbang sangat penting, di sini masyarakat menyusun prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya," katanya.
"Kalau lalu pesismis, bahwa hasil musrenbang tidak akan terealisasi. Tapi sekarang optimistis tercapai, karena semua program/kegiatan yang diangkat dalam Musrenbang diinput ke dalam sebuah sistem yang bernama Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
SIPD itu sendiri dipayungi dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019.
"Jadi apa yang direncanakan diinput melalui SIPD sehingga apabila usulan tidak disampaikan maka dengan sendirinya tidak akan masuk dalam sistem ini," ujarnya.
Artinya, lanjut dia, apabila perencanaan program/kegiatan tidak masuk dalam SIPD maka tidak akan diakomodasi.
"Dalam pembahasan lalu di pemerintah daerah atau di badan anggaran DPRD ada usulan masuk saat pembahasan akhir sampai tahapan finalisasi, tinggal disisip, tapi sekarang tidak boleh," katanya.
Legislatif, kata dia, akan mengawal sehingga program/kegiatan prioritas yang diusulkan saat digelar musrenbang di tingkat kelurahan bisa memberikan manfaat dan dinikmati masyarakat.
"Itulah mengapa pelaksanaan musrenbang sangat penting, di sini masyarakat menyusun prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya," katanya.