Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Joe Biden menunjuk mantan Menteri Luar Negeri John Kerry sebagai utusan khusus iklim, kata tim transisinya pada hari Senin, sebuah tanda bahwa Biden menempatkan masalah tersebut di pusat kebijakan luar negerinya.
Kerry, yang pengangkatannya tidak memerlukan konfirmasi Senat AS, akan memiliki kursi di Dewan Keamanan Nasional di Gedung Putih, kata tim transisi, menandai pertama kalinya seorang pejabat di badan itu akan berdedikasi untuk masalah iklim.
Biden telah berjanji untuk membalikkan arah tentang iklim dari Presiden Donald Trump, yang meragukan ilmu iklim arus utama. Trump menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian Paris 2015 tentang iklim, dan membongkar peraturan iklim dan lingkungan era Obama untuk meningkatkan pengeboran, pertambangan, dan manufaktur.
Sementara menteri luar negeri di bawah mantan Presiden Barack Obama, Kerry, 76, menyebut perubahan iklim sebagai "senjata pemusnah massal paling menakutkan di dunia". Dalam perjalanan dari gletser di Greenland ke Kepulauan Solomon, Kerry menekankan kerja sama dalam mengatasi perubahan iklim.
Dia akan menghadapi tugas yang menantang untuk mendapatkan kepercayaan dunia setelah Trump menolak diplomasi iklim. Ketika Trump mengecam perjanjian Paris sebagai terlalu mahal bagi orang Amerika, China, penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia, memposisikan dirinya sebagai katalisator iklim, mengumumkan target baru pada bulan September untuk mengurangi polusi.
Sebelum perjanjian Paris yang bersejarah, Kerry mendorong China dan Amerika Serikat, penghasil emisi terbesar kedua di dunia, untuk menyetujui target emisi dan bekerja menuju kesepakatan global.
Kerry, yang juga merupakan senator liberal lama dari Massachusetts dan calon presiden dari Partai Demokrat tahun 2004, kemungkinan besar akan memulai dengan cepat karena Biden telah berjanji untuk bergabung kembali dengan perjanjian Paris segera setelah dia menjabat.
Keamanan Nasional
Tidak seperti Trump, Biden percaya bahwa perubahan iklim membahayakan keamanan nasional karena menyebabkan ketidakstabilan regional dan membutuhkan lebih banyak misi kemanusiaan oleh militer AS.
Pemerintahan Biden, yang mulai menjabat pada 20 Januari, kemungkinan akan membantu mendorong negara-negara untuk beralih dari batu bara, minyak dan gas alam, mengembangkan tenaga terbarukan dan baterai canggih, dan melestarikan ekosistem yang rapuh seperti hutan. Pekerjaan itu akan membutuhkan Kerry untuk lebih dari sekadar mengadvokasi tindakan di bawah kerangka kerja PBB untuk iklim.
"Dia sangat menyadari bahwa tanggung jawab untuk beberapa tahun ke depan bukanlah duduk di ruang negosiasi PBB yang besar, memberikan sentuhan akhir pada buku peraturan Paris, tetapi mengumpulkan dunia di sekitar area tindakan utama," kata Paul Bodnar, direktur senior untuk energi dan iklim di bawah Obama.
Kerry juga kemungkinan akan bekerja dengan mitranya di Gedung Putih, yang diharapkan akan segera diumumkan, dengan fokus pada masalah iklim domestik.
Akhir tahun lalu, Kerry meluncurkan World War Zero, sebuah kelompok bipartisan pemimpin dunia dan selebriti untuk memerangi perubahan iklim.
Sumber : Reuters
Kerry, yang pengangkatannya tidak memerlukan konfirmasi Senat AS, akan memiliki kursi di Dewan Keamanan Nasional di Gedung Putih, kata tim transisi, menandai pertama kalinya seorang pejabat di badan itu akan berdedikasi untuk masalah iklim.
Biden telah berjanji untuk membalikkan arah tentang iklim dari Presiden Donald Trump, yang meragukan ilmu iklim arus utama. Trump menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian Paris 2015 tentang iklim, dan membongkar peraturan iklim dan lingkungan era Obama untuk meningkatkan pengeboran, pertambangan, dan manufaktur.
Sementara menteri luar negeri di bawah mantan Presiden Barack Obama, Kerry, 76, menyebut perubahan iklim sebagai "senjata pemusnah massal paling menakutkan di dunia". Dalam perjalanan dari gletser di Greenland ke Kepulauan Solomon, Kerry menekankan kerja sama dalam mengatasi perubahan iklim.
Dia akan menghadapi tugas yang menantang untuk mendapatkan kepercayaan dunia setelah Trump menolak diplomasi iklim. Ketika Trump mengecam perjanjian Paris sebagai terlalu mahal bagi orang Amerika, China, penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia, memposisikan dirinya sebagai katalisator iklim, mengumumkan target baru pada bulan September untuk mengurangi polusi.
Sebelum perjanjian Paris yang bersejarah, Kerry mendorong China dan Amerika Serikat, penghasil emisi terbesar kedua di dunia, untuk menyetujui target emisi dan bekerja menuju kesepakatan global.
Kerry, yang juga merupakan senator liberal lama dari Massachusetts dan calon presiden dari Partai Demokrat tahun 2004, kemungkinan besar akan memulai dengan cepat karena Biden telah berjanji untuk bergabung kembali dengan perjanjian Paris segera setelah dia menjabat.
Keamanan Nasional
Tidak seperti Trump, Biden percaya bahwa perubahan iklim membahayakan keamanan nasional karena menyebabkan ketidakstabilan regional dan membutuhkan lebih banyak misi kemanusiaan oleh militer AS.
Pemerintahan Biden, yang mulai menjabat pada 20 Januari, kemungkinan akan membantu mendorong negara-negara untuk beralih dari batu bara, minyak dan gas alam, mengembangkan tenaga terbarukan dan baterai canggih, dan melestarikan ekosistem yang rapuh seperti hutan. Pekerjaan itu akan membutuhkan Kerry untuk lebih dari sekadar mengadvokasi tindakan di bawah kerangka kerja PBB untuk iklim.
"Dia sangat menyadari bahwa tanggung jawab untuk beberapa tahun ke depan bukanlah duduk di ruang negosiasi PBB yang besar, memberikan sentuhan akhir pada buku peraturan Paris, tetapi mengumpulkan dunia di sekitar area tindakan utama," kata Paul Bodnar, direktur senior untuk energi dan iklim di bawah Obama.
Kerry juga kemungkinan akan bekerja dengan mitranya di Gedung Putih, yang diharapkan akan segera diumumkan, dengan fokus pada masalah iklim domestik.
Akhir tahun lalu, Kerry meluncurkan World War Zero, sebuah kelompok bipartisan pemimpin dunia dan selebriti untuk memerangi perubahan iklim.
Sumber : Reuters