Manado (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Provinsi Sulawesi Utara, melindungi sebanyak 2.202 tenaga harian lepas (THL) dengan jaminan sosial dari Badan Penyelenggara (BP) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
"Saat ini ada 2.202 THL di Minsel yang dilindungi program Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja," kata Kepala BPJamsostek Manado, Hendrayanto, di Manado, Selasa.
Dia mengatakan, pihaknya terus melakukan pertemuan dengan kepala daerah maupun instansi terkait, sehingga mereka lebih memahami manfaat dan keuntungan menjadi peserta BPJamsostek.
"Sosialisasi dan edukasi terus kami lakukan," katanya.
Dia menjelaskan, fasilitas yang didapat bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di antaranya jaminan kecelakaan kerja (JKK) meliputi pembiayaan transportasi ke rumah sakit, biaya pengobatan, biaya istirahat selama sakit, santunan cacat dan santunan kematian.
"Selain itu, peserta juga mendapatkan jaminan kematian (JKM) mulai dari biaya pemakaman, uang santunan Rp42 juta, santunan berkala selama dua tahun serta beasiswa untuk satu anak yang ditinggalkan," jelasnya.
Tidak hanya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian tapi peserta program BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja bukan penerima upah dapat mendaftarkan diri guna mendapatkan program jaminan hari tua (JHT).
"Kami terus menyosialisasikan jaminan sosial kepada kepala daerah di 15 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sulut agar melindungi semua tenaga kerjanya," katanya.
Pihaknya akan fokus ke kepala daerah di 15 kabupaten dan kota di Sulut, untuk menyasar pegawai non aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kerja pemerintah masing-masing agar dilindungi juga.
Beberapa kabupaten yang telah mendaftarkan aparatur desanya yakni Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa, Minahasa Tenggara (Mitra), Bolaang Mongondow (Bolmong), Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Kotamobagu.
Untuk non-ASN yakni Pemprov Sulut, Manado, Bitung, Minut, Minsel, Minahasa, Tomohon, Mitra, Bolmong, Kotamobagu.
Dari keseluruhan Non ASN di Sulut yang terdaftar baru sekitar 21.765 pekerja dan aparatur desa sebanyak 16.922 pekerja serta aparatur lingkungan sebanyak 2.230 orang.
"Kami berharap tahun 2020 ini, semua bisa mendapatkan perlindungan, dengan iuran yang kecil namun manfaatnya cukup besar," jelasnya.
"Saat ini ada 2.202 THL di Minsel yang dilindungi program Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja," kata Kepala BPJamsostek Manado, Hendrayanto, di Manado, Selasa.
Dia mengatakan, pihaknya terus melakukan pertemuan dengan kepala daerah maupun instansi terkait, sehingga mereka lebih memahami manfaat dan keuntungan menjadi peserta BPJamsostek.
"Sosialisasi dan edukasi terus kami lakukan," katanya.
Dia menjelaskan, fasilitas yang didapat bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di antaranya jaminan kecelakaan kerja (JKK) meliputi pembiayaan transportasi ke rumah sakit, biaya pengobatan, biaya istirahat selama sakit, santunan cacat dan santunan kematian.
"Selain itu, peserta juga mendapatkan jaminan kematian (JKM) mulai dari biaya pemakaman, uang santunan Rp42 juta, santunan berkala selama dua tahun serta beasiswa untuk satu anak yang ditinggalkan," jelasnya.
Tidak hanya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian tapi peserta program BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja bukan penerima upah dapat mendaftarkan diri guna mendapatkan program jaminan hari tua (JHT).
"Kami terus menyosialisasikan jaminan sosial kepada kepala daerah di 15 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sulut agar melindungi semua tenaga kerjanya," katanya.
Pihaknya akan fokus ke kepala daerah di 15 kabupaten dan kota di Sulut, untuk menyasar pegawai non aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kerja pemerintah masing-masing agar dilindungi juga.
Beberapa kabupaten yang telah mendaftarkan aparatur desanya yakni Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa, Minahasa Tenggara (Mitra), Bolaang Mongondow (Bolmong), Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Kotamobagu.
Untuk non-ASN yakni Pemprov Sulut, Manado, Bitung, Minut, Minsel, Minahasa, Tomohon, Mitra, Bolmong, Kotamobagu.
Dari keseluruhan Non ASN di Sulut yang terdaftar baru sekitar 21.765 pekerja dan aparatur desa sebanyak 16.922 pekerja serta aparatur lingkungan sebanyak 2.230 orang.
"Kami berharap tahun 2020 ini, semua bisa mendapatkan perlindungan, dengan iuran yang kecil namun manfaatnya cukup besar," jelasnya.