Manado (ANTARA) - Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memiliki ribuan koperasi tidak aktif yang menjadi prioritas untuk diaktifkan kembali agar kegiatan ekonomi kerakyatan dapat berjalan dengan optimal di wilayah ini.
"Sampai saat ini terdata di Sulut ada sebanyak 6.321 koperasi, yang tidak aktif sebanyak 2.662 koperasi," kata Kadis Koperasi dan UMKM Sulut Ronald Sorongan di Manado, Senin.
Ronald mengatakan ribuan koperasi yang tidak aktif ini tersebar di 15 Kabupaten/Kota dan binaan dari Provinsi Sulut sendiri.
Salah satu penyebab tidak aktifnya koperasi itu adalah pengurus yang berorientasi kepada uang dan tidak mendorong organisasi menuju kematangan wirausaha.
"Kita tidak perlu memaksakan kalau pengurusnya sudah tidak ada, anggotanya sudah pasif. Maka sebaiknya diusulkan supaya dibekukan badan hukumnya," katanya.
Guna mendukung tumbuh kembangnya koperasi, Kemenkop dan UKM sudah berupaya menyediakan sejumlah fasilitas pelatihan.
Kegiatan itu antara lain memberikan pelatihan manajemen SDM berbasis kompetensi bagi pengelola koperasi, pelatihan akuntansi koperasi, hingga penyusunan laporan keuangan.
Selain itu, Kemenkop dan UKM juga memberikan dukungan dalam bentuk permodalan, baik melalui kredit usaha rakyat (KUR) maupun dana bergulir.
Ronald mengungkapkan tantangan koperasi dalam era revolusi industri 4.0 tidak hanya mengubah pola bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi. Namun juga persoalan pola pikir dan perubahan sistem tata kelola.
Ia juga menegaskan koperasi harus melakukan reformasi total terhadap sistem kepranataan yang sudah berjalan selama ini.
"Reformasi total koperasi pada dasarnya mendorong koperasi untuk dapat beradaptasi dan bertransformasi dalam menghadapi lingkungan yang senantiasa berjalan dinamis," jelasnya.
Saat ini, koperasi yang aktif di Sulut sebanyak 3.659, dengan koperasi yang telah mendaftar kembali mencapai 1.289 dan koperasi yang sehat sebanyak 325.
"Sampai saat ini terdata di Sulut ada sebanyak 6.321 koperasi, yang tidak aktif sebanyak 2.662 koperasi," kata Kadis Koperasi dan UMKM Sulut Ronald Sorongan di Manado, Senin.
Ronald mengatakan ribuan koperasi yang tidak aktif ini tersebar di 15 Kabupaten/Kota dan binaan dari Provinsi Sulut sendiri.
Salah satu penyebab tidak aktifnya koperasi itu adalah pengurus yang berorientasi kepada uang dan tidak mendorong organisasi menuju kematangan wirausaha.
"Kita tidak perlu memaksakan kalau pengurusnya sudah tidak ada, anggotanya sudah pasif. Maka sebaiknya diusulkan supaya dibekukan badan hukumnya," katanya.
Guna mendukung tumbuh kembangnya koperasi, Kemenkop dan UKM sudah berupaya menyediakan sejumlah fasilitas pelatihan.
Kegiatan itu antara lain memberikan pelatihan manajemen SDM berbasis kompetensi bagi pengelola koperasi, pelatihan akuntansi koperasi, hingga penyusunan laporan keuangan.
Selain itu, Kemenkop dan UKM juga memberikan dukungan dalam bentuk permodalan, baik melalui kredit usaha rakyat (KUR) maupun dana bergulir.
Ronald mengungkapkan tantangan koperasi dalam era revolusi industri 4.0 tidak hanya mengubah pola bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi. Namun juga persoalan pola pikir dan perubahan sistem tata kelola.
Ia juga menegaskan koperasi harus melakukan reformasi total terhadap sistem kepranataan yang sudah berjalan selama ini.
"Reformasi total koperasi pada dasarnya mendorong koperasi untuk dapat beradaptasi dan bertransformasi dalam menghadapi lingkungan yang senantiasa berjalan dinamis," jelasnya.
Saat ini, koperasi yang aktif di Sulut sebanyak 3.659, dengan koperasi yang telah mendaftar kembali mencapai 1.289 dan koperasi yang sehat sebanyak 325.