Manado (ANTARA) - Pemerintah pusat akan mengkucurkan dana sebesar Rp1 triliun kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Utara dan Gorontalo (BSG), guna menggerakkan perekonomian daerah di tengah pandemi virus corona (COVID-19).
"Kami telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan," kata Dirut BSG Jeffry Dendeng, di Manado, Senin.
Jeffry mengatakan langkah yang akan dilakukan adalah fokus pada penyaluran kredit produktif untuk sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Dia mengatakan ada juga non UMKM, agar bisa menunjang pemulihan dan menggerakan perekonomian serta bisa menyerap tenaga kerja di Provinsi Sulut dan Gorontalo.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulut Gorontalo dan Maluku Utara (Sulutgomalut) Slamet Wibowo mengatakan dana sebesar Rp1 triliun yang dikucurkan ke BSG, agar supaya dapat memanfaatkan sebaik-baiknya, ditunjuknya sebagai salah satu Bank Umum Mitra, sebagaimana diatur dalam PMK No. 70/PMK.05/20 ttg Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Slamet menjelaskan penggunaan sumber dana dimaksud jelas tujuannya adalah untuk mendukung pemulihan ekonomi khususnya di daerah.
Oleh karena itu, katanya, tentu perlu kerja keras bagi bank umum mitra untuk bersinergi dengan para pelaku usaha termasuk juga UMKM, juga dengan pemangku kepentingan lainnya, asosiasi atau komunitas, agar supaya program pemerintah memberikan dampak positif untuk pemulihan ekonomi.
Para pelaku usaha, katanya, memiliki kesempatan untuk mendapatkan dukungan kredit modal kerja dari perbankan dalam rangka mengembangkan usahanya.
Dukungan dana pemerintah yang diterima oleh bank umum mitra juga agar dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian karena tentunya ada beban bunga yg harus dikembalikan serta ada jangka waktunya.
"Dengan demikian agar tetap memperhatikan mitigasi risiko kredit dan risiko likuiditas," katanya.
Pemerintah pusat secara resmi telah menyiapkan dana Rp 11,5 triliun kepada lima BPD. Adapun lima BPD tersebut yakni Bank DKI Jakarta, Bank Jawa Jawa Tengah, Bank Jabar dan Banten, dan Bank Jawa Timur dan Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penempatan dana di BPD ini merupakan kelanjutan pemerintah pusat setelah sebelumnya telah menempatkan dana pada 4 Bank Himbara (BNI, Mandiri, BRI, dan BTN) sebesar Rp 30 triliun, sesuai dengan PMK 70 Tahun 2020.
Untuk Bank Jabar Rp 2,5 triliun, Bank DKI penempatan dana Rp 2 triliun, Bank Jawa Tengah Rp 2 triliun, Bank Jawa Timur Rp 2 triliun, Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo Rp 1 triliun, pemerintah telah menyiapkan Rp 20 T untuk ditempatkan di BPD.
Kemudian ada pula dua BPD yang masih dikaji untuk penempatan dananya yakni BPD Bali dan BPD Yogyakarta, untuk bisa ditempatkan dana masing-masing Rp 1 triliun. Jadi total ada tujuh BPD.
"Kami telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan," kata Dirut BSG Jeffry Dendeng, di Manado, Senin.
Jeffry mengatakan langkah yang akan dilakukan adalah fokus pada penyaluran kredit produktif untuk sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Dia mengatakan ada juga non UMKM, agar bisa menunjang pemulihan dan menggerakan perekonomian serta bisa menyerap tenaga kerja di Provinsi Sulut dan Gorontalo.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulut Gorontalo dan Maluku Utara (Sulutgomalut) Slamet Wibowo mengatakan dana sebesar Rp1 triliun yang dikucurkan ke BSG, agar supaya dapat memanfaatkan sebaik-baiknya, ditunjuknya sebagai salah satu Bank Umum Mitra, sebagaimana diatur dalam PMK No. 70/PMK.05/20 ttg Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Slamet menjelaskan penggunaan sumber dana dimaksud jelas tujuannya adalah untuk mendukung pemulihan ekonomi khususnya di daerah.
Oleh karena itu, katanya, tentu perlu kerja keras bagi bank umum mitra untuk bersinergi dengan para pelaku usaha termasuk juga UMKM, juga dengan pemangku kepentingan lainnya, asosiasi atau komunitas, agar supaya program pemerintah memberikan dampak positif untuk pemulihan ekonomi.
Para pelaku usaha, katanya, memiliki kesempatan untuk mendapatkan dukungan kredit modal kerja dari perbankan dalam rangka mengembangkan usahanya.
Dukungan dana pemerintah yang diterima oleh bank umum mitra juga agar dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian karena tentunya ada beban bunga yg harus dikembalikan serta ada jangka waktunya.
"Dengan demikian agar tetap memperhatikan mitigasi risiko kredit dan risiko likuiditas," katanya.
Pemerintah pusat secara resmi telah menyiapkan dana Rp 11,5 triliun kepada lima BPD. Adapun lima BPD tersebut yakni Bank DKI Jakarta, Bank Jawa Jawa Tengah, Bank Jabar dan Banten, dan Bank Jawa Timur dan Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penempatan dana di BPD ini merupakan kelanjutan pemerintah pusat setelah sebelumnya telah menempatkan dana pada 4 Bank Himbara (BNI, Mandiri, BRI, dan BTN) sebesar Rp 30 triliun, sesuai dengan PMK 70 Tahun 2020.
Untuk Bank Jabar Rp 2,5 triliun, Bank DKI penempatan dana Rp 2 triliun, Bank Jawa Tengah Rp 2 triliun, Bank Jawa Timur Rp 2 triliun, Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo Rp 1 triliun, pemerintah telah menyiapkan Rp 20 T untuk ditempatkan di BPD.
Kemudian ada pula dua BPD yang masih dikaji untuk penempatan dananya yakni BPD Bali dan BPD Yogyakarta, untuk bisa ditempatkan dana masing-masing Rp 1 triliun. Jadi total ada tujuh BPD.